11.16.2014

Diskursus Tentang Penerapan Hak Ber-Agama

I.  PENDAHULUAN
pic source: www.mormonnewsroom.org
Hak untuk memiliki atau meyakini suatu agama atau kepercayaan merupakan salah satu hak sipil yang dijamin dan diatur dalam pasal 4 Undang-Undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Secara lengkap pasal 4 tersebut menerangkan sebagai berikut:
Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun.”

Dari keterangan pasal 4 diatas dapat dilihat bahwasanya hak untuk beragama merupakan hak asasi manusian yang sangan mendasar dan merupakan salah satu bagian dari non-derogable rights atau bagian dari hak-hak yang bersifat absolut yang tidak boleh dikurangi pemenuhannnya oleh pihak manapun, termasuk Negara bahkan dalam situasi darurat sekalipun.
Hal ini sesuai dengan pengaturan yang dilakukan oleh International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) yang mana memasukkan hak beragama dalam kategori hak-hak yang tidak bisa ditangguhkan pemenuhannya bahkan dalam keadaan genting sekalipun.[1]
Hal ini jelas bertentangan dengan kenyataan yang terjadi di Indonesia, dimana Negara sampai saat ini masih hanya mengakui enam agama resmi yang diakui oleh pemerintah yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha dan Konghucu. Kondisi ini tentunya sangat memperihatinkan mengingat terdapat banyak agama-agama tradisional yang dianut oleh banyak masyarakat Indonesia namun tidak diakui oleh pemerintah. Contohnya adalah agama Buhun di Jawa Barat, Kejawen di Jawa Tengah, Permalim di Batak,[2] dan lain sebagainya.

II.                PEMBAHASAN
Keadaan yang sebagaimana diterangkan diatas mau tidak mau memaksa masyarakat yang beragama asli Indonesia untuk memasukkan salah satu agama resmi (yang diakui pemerintah) dikolom Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang mereka miliki. Hal ini dilakukan tentu saja untuk menghindari persoalan administrasi yang akan dihadapi masyarakat yang beragama asli Indonesia apabila mengisi kolom KTP dengan agama asli yang mereka yakini.
Fenomena ini tentu saja merupakan suatu hal yang amat disayangkan terjadi di Negara hukum seperti Indonesia. Apalagi apabilan dilihat dari sudut pandang teori dan prinsip non-derogable rights yang ada baik dalam hukum nasional Indonesia (UU No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia) maupun hukum internasional (ICCPR), hak beragama seseoarang merupakan hak dasar yang tidak boleh dihalangi pemenuhannya oleh Negara bahkan dalam keadaan genting atau darurat sekalipun. Oleh karenanya jika dipandang dari sudut pandang ini maka dapat dikatakan bahwa pemerintah Indonesia sudah melakukan pelanggaran hukum baik itu hukum nasional Indonesia sendiri maupun hukum yang berlaku secara internasional.
Diskursus perihal kisruh pemasukan agama asli Indonesia di KTP ini sebanarnya sudah terjadi sudah sejak lama, seiring berjalannya waktu hal ini sempat tenggelam dengan melihat kenyataan bahwa masyarakat yang beragama asli Indonesia tersebut sudah pasrah dan merelakan hak dasarnya dilanggar oleh pemerintah. Namun demikian hal mengejutkan terjadi pada tahun 2014, tepatnya pada saat Menteri Dalam Negeri, Tjahyo Kumolo, memberikan pernyataan bahwa masyarakat yang beragama asli Indonesia dan belum diakui agamanya secara resmi oleh pemerintah Indonesia dapat mengosongkan kolol agamanya di KTP.
Pernyataan Mendagri sebagaimana dimuat oleh harian nasional Kompas elektronik adalah sebagai berikut:
Itu kepercayaan, sementara kosong, sedang dinegosiasikan. Kami akan segera ketemu Menteri Agama (Lukman Hakim) untuk membahas ini. Pemerintah tidak ingin ikut campur pada WNI yang memeluk keyakinannya sepanjang itu tidak menyesatkan dan mengganggu ketertiban umum.[3]
Pernyataan yang mengejutkan ini mendapatkan reaksi dari berbagai pihak, ada pihak yang menyambut baik gagasan yang disampaikan Mendagri, ada juga pihak yang memandang gagasan ini sebagai suatu hal yang tidak masuk akal.
Pada kenyataannya, secara hukum gagasan ini sebenarnya belum akan memperbaiki pelanggaran hukum yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam hal menghalangi warganya untuk memeluk agama yang diyakini, namun harus diakui bahwa gagasan ini merupakan suatu kemajuan dalam penghargaan dan penghormatan terhadap hak sipil yang dimiliki oleh setiap warga negara Indonesia khusunya hak untuk beragama.
Dalam permasalahan ini ada dua hal yang seharusnya dilakukan pemerintah Indonesia sesegera mungkin untuk menghindari pelanggaran hukum yang berkepangjangan. Pertama, harus segera mengakui agama-agama asli Indonesia sebagai agama resmi Indonesia atau dengan cara lain juga menghapuskan konsep agama “resmi”. Hal ini bukan berarti Indonesia akan menjadi negara sekuler murni, hanya sebagai negara yang tidak mencampuri urusan agama yang dipercayai oleh warganya. Kedua, sembari menunggu hal pertama diatas dilakukan pemerintah harus menyediakn ruang bagi masyarakat yang beragama asli Indonesia untuk menyuarakan dan memperkenalkan identitas agama mereka ke masyarakat lain.
Pada akhirnya, sudah merupakan kewajiban hukum bagi pemerintah Indonesia untuk menjamin kebebasan beragama sebagaimana diamanatkan oleh Konstitusi dan hukum. Karena jika praktek ini terus dibiarkan akan memberikan dampak yang sangat buruk bagi bangsa ini. Pertama dunia akan mengecam pemerintah Indonesia sebagai pemerintah yang tidak menghargai hak asasi warganya. Kedua, hal ini juga akan mengajarkan sifat berbohong dan ketidak jujuran secara tidak langsung kepada warga masyarakat. Hal ini dikarenakan, praktek pemalsuan agama di KTP dapat membuat generasi muda yang lahir dari keluarga yang beragama asli Indonesia untuk memhobongi linkungannya perihal identitas asli mereka hal ini nantinya juga akan mempengearuhi psikologi kejiwan generasi penerus bangsa dan juga data statistik perihal jumlah penganut agama-agama resmi di Indonesia. Kesalahan data ini terjadi karena akan terdapat jumlah agama tertentu yang meningkat karena banyaknya masyarakat yang beragama asli Indonesia menggunakan salah satu agama “resmi” sebagai identitas administrasi mereka. Hal ini tentu saya merupakan suatu kondisi yang sangat memprihatinkan.


III.             Penutup
Simpulan
1.      Terdapat pelanggaran hukum nasional maupun internasional yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam hal tidak mengakui agama asli Indonesia yang dianut oleh masyarakat Indonesia.
2.      Pemerintah Indonesia harus segera melakukan langkah-langkah kongkrit agar penghalangan akan hak-hak yang tidak dapat ditangguhkan pemenuhannya yang dimiliki oleh masyarakat Indonesia dapat segera dihilangkan.
Saran
1.      Hal-hal yang berkaitan dengan agama merupakan suatu hal yang sangat sensitif bagi masyarakat Indonesia, oleh karenanya memerlukan pembahasan yang segera antar pemerintah dan juga tokoh-tokoh agama di tengah masyarakat.
2.      Pemerintah dalam menegakkan suatu peraturan perundang-undangan harus pertama-tama mematuhi aturan nasional yang ada maupun peraturan internasional yang telah disepakati sehingga tidak menjadi contoh yang membingungkan bagi masyarakat dimana pemerintah melakukan pelanggaran terhadap hukum nasional maupun internasional yang harusnya ditegakkan.






[1] Human Rights Law Centre. 2011. Absolute and Non-Derogable Rights in International Law. Human Rights Law Centre, p. 1.
[2] Wikipedia. Agama Asli Nusantara. http://id.wikipedia.org/wiki/Agama_asli_Nusantara. Diakses pada tanggal 13/11/2014.
[3] Kompas. 2014. Mendagri: Penganut Kepercayaan Boleh Kosongkan Agama di KTP. http://nasional.kompas.com/read/2014/11/06/15395401/Mendagri.Penganut.Kepercayaan.Boleh.Kosongkan.Kolom.Agama.di.KTP. Diakses pada tanggal 13/11/2014.
Share:

0 comments:

Post a Comment