3.27.2012

Andai Saja Anarkisme Menyelesaikan Masalah (Part II)


Sebelumnya saya ingin menyampaikan terimakasi kepada Bung Adji Prakoso karena telah menanggapi tulisan saya disini (tanggapan beliau dapat dibaca disini). Ada beberapa poin yang ingin kembali saya share pada tulisan saya kali ini.

ETIMOLOGI ANARKISME


Yang pertama mengenai pengertian “anarkisme”. Di Indonesia, yang menjadi patokan dalam pemahaman istilah atau idiom yang dikenal oleh bahasa Indonesia dapat dilihat di thesaurus bahasa Indonesia ataupun pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

Dalam pengertian leksikal bahasa Indonesia, secara etimologi, anarkisme merupakan sebuah philosofi politik yang merupakan pengembangan dari kata anarki. Menurut KBBI yang dimaksud dengan anarkisme adalah “ [n] ajaran (paham) yg menentang setiap kekuatan negara; teori politik yg tidak menyukai adanya pemerintahan dan undang-undang (silakan baca langsung disini)”.Sedangkan arti kata anarki masih menurut KBBI adalah “[n] (1) hal tidak adanya pemerintahan, undang-undang, peraturan, atau ketertiban; (2) kekacauan (di suatu Negara) disini>.


Istilah Anarkisme, sejauh dapat ditelusuri, mulai dipergunakan bulan abad ke-6 sebelum masehi oleh seorang filsuf Taoist, Laozi. Istilah anarkisme berasal dari bahasa yunani anarchos yang memiliki arti tanpa aturan (without rules) < Kupasan lengkap dapat dibaca disini>. Dalam Wikipedia bahasa Indonesia juga disebutkan bahwa pengertian dari anarkisme adalah suatu paham yang mempercayai bahwa segala bentuk negara, pemerintahan, dengan kekuasaannya adalah lembaga-lembaga yang menumbuhsuburkan penindasan terhadap kehidupan, oleh karena itu negara, pemerintahan, beserta perangkatnya harus dihilangkan/dihancurkan (baca selengkapnya disini). Jadi penulis rasa, penggunaan kata anarkisme sudah sesuai dengan apa yang ingin disampaikan penulis di tulisan pertama dan juga sesuai dengan leksikal-gramatikal bahasa Indonesia.

Tentang kenaikan harga BBM, UU tentang Migas, DLL

Di tulisan yang pertama, penulis tidak mengatakan sepakat atau tidak sepakat dengan kebijakan penaikan harga BBM. Sebenarnya kenaikan harga BBM suka tidak suka pasti akan dipengaruhi oleh harga minyak dunia. Kalau harga minyak dunia terus naik maka tahu sendiri konsekuensinya. Namun, saya sepakat bahwa dalam menaikkan harga BBM kali ini pemerintah kurang transparansi dan sosialisasi. Kalau menurut pemerintah, latar belakangnya apakah untuk mengoreksi yang tidak tepat sasaran, untuk menghemat konsumsi BBM, termasuk untuk menghindari penyelundupan dan sebagainya. Saya kira itu alasan yang dicari-cari, bukan penjelasan namun justru mengaburkan dari motif sebenarnya. Alasan yang sebenarnya adalah sejak pemerintah menandatanganani LOI 1998 di mana kita tunduk pada IMF untuk melepas harga BBM ke harga internasional. Ini sebenarnya bukan soal kenaikan, tapi soal proses bertahap melepas harga BBM ke harga pasar sesuai garis IMF, dan itu sudah difollow up oleh pemerintah yang sejak 1999 sudah membuat draft UU Migas yang baru, tapi pada waktu itu bentrok dengan Pertamina.

Lalu pada tahun 2000, Amerika masuk lewat USAID menyediakan utang untuk memulai proses liberalisasi sektor migas itu. Salah satu yang dikerjakan USAID dalam rangka liberalisasi itu adalah menyiapkan draft UU yang baru, bekerjasama dengan IDB dan World Bank menyiapkan reformasi sektor energi secara keseluruhan. Dalam UU Migas jelas, pasal 28 ayat 2 UU migas mengatakan harga BBM dilepas ke mekanisme pasar, sudah jelas itu.

Yang jadi masalah kemudian, segera setelah UU Migas keluar, pemerintah segera membuka izin bagi perusahaan-perusahaan asing untuk masuk ke berbagai tahap dalam proses migas di tanah air, mulai dari hulu sampai ke hilir. Dan bahkan mereka mengendalikan izin untuk perusahaan asing untuk membuka SPBU, sampai lebih dari 40 perusahaan yang sudah pegang izin untuk membuka SPBU itu. Masing-masing perusahaan diberi kesempatan membuka sekitar 20.000 SPBU di seluruh Indonesia. Target mereka sebenarnya pada 2005 harga BBM sudah bisa dilepas ke pasar, hanya saja di tengah jalan UU migas dibawa ke Mahmakah Konstitusi (MK) oleh serikat pekerja pertamina, disidangkan di MK. Dan pasal 28 tentang pelepasan harga ke pasar itu dibatalkan MK, karena bertentangan dengan konstitusi. Itu sebenarnya yang menggganjal.

Masalahnya mereka kan tidak mau menyerah, setelah dinyatakan UU itu bertentangan dengan konstitusi, mereka jalan terus dengan istilah baru, dari istilah harga pasar menjadi “harga keekonomian”, itu hanya untuk berkelit saja. Karena harga pasar dilarang MK, maka ganti yang lain, tetapi maksudnya sama.

Isu yang tepat dalam kasus ini adalah liberalisasi sektor migas dan pelepasan harga BBM ke harga pasar. Jadi kalau kita lihat, setelah rencana itu gagal tahun 2005, dan muncul istilah harga keekonomian. Maka kini target pemerintah sesuai dengan apa yang diakatakan oleh Pak Budiono (Menko Perekonomian, dulu), setelah naik pada 24 Mei kemarin, diperkirakan pada September 2008 akan naik lagi secara bertahap, sampai ditargetkan selambat-lambatnya 2009 sudah sesuai dengan harga pasar minyak dunia. Sama dengan patokan di New York, kalau dieceran mencapai Rp 12.000 per liter. Hal ini sesuai dengan pendapat Kepala Pusat Studi Ekonomi Kerakyatan Universitas Gadjah Mada Drs. Revrisond Baswir, M.B.A (tulisan lengkapnya bisa dibaca disini)

Kalau mau terus jual beli argument tanpa ada rasa saling mengerti dan memahami posisi masing-masing (pemerintah – kontra pemerintah) ya memang tak akan pernah habis ceritanya. Akan terus berlarut-larut dan muter disana saja. Tak ada pihak lain kecuali masyarakat umum yang akan dirugikan kalau sudah begini.

Kembali lagi ke anarkisme diatas, kalau sudah perang angka dan data tidak bisa menyelesaikan masalah, lalu mau anarkis, begitu? Itu jelas akan memperparah masalah. Yang harus dilakukan disini adalah saling mengerti dan saling membantu, jangan malah saling mencari kesalahan dan membuat bingung masyarakat yang dilakukan oleh sekelompok orang-orang pintar di negeri ini.

Contoh nyata saja, Jepang pada tahun 1945 sempat terpuruk karena di bom atom oleh sekutu. Namun, karena suatu pengertian yang tulus negeri matahari terbit dapat bangkit kembali (pemerintah jujur, mahasiswa jujur, masyarakat mengerti, buruh rela digaji rendah, pengusaha jujur). Kalau kita terus saling tuding dan terus ingin menggulingkan pemerintahan yang sedang incumbent ya jelas negeri ini akan terus berkutat pada masalah yang sama di setiap pemerintahan.

Menyoal tak tahu aturannya oknum pejabat Negara.

Sudah merupakan kenyataan bahwa banyak oknum pejabat Negara di negeri ini yang tak tahu aturan, mulai dari hidup penuh hedonism, tidur di ruang sidang, bolos rapat. Dan juga sudah mulai menjadi kebiasaan bagi mahasiswa Indonesia untuk mengkritik hal tersebut. Saya ingin sampaikan lagi bahwa kritik adalah hal yang sangat penting di demokrasi, tapi kalau kita belum bisa mengkoreksi diri sendiri saya sarankan untuk menunda dulu niat untuk mengkoreksi orang lain.

Contoh nyata, sekarang ini masih banyak sekali oknum mahasiswa di negeri ini yang membudayakan mencontek, copy-paste, titip absen. Lalu apakah mahasiswa-mahasiswi seperti ini layak mengkritik oknum pejabat Negara yang tidak tahu alasan diatas. Saya percaya kritik tersebut tidak akan pernah sampai apalagi di dengar.

Proses pembenahan di Indonesi harus ada yang memulai, saya sebagai seorang mahasiswa sangat menyarakan memulainya dari pihak mahasiswa itu sendiri. Jangan sampai karena egoism kita mengatakan demokrasi sudah buntu. Bahkan ucapan itu dan tulisan ini menandakan bahwa demokrasi masih berjalan di Indonesia.

Jangan lagi ada wacana demokrasi negative di Indonesia, mulai dari pemakzulan pemerintah dan lain sebagainya. Jangan bilang “masak Tunisia dan mesir bisa turunkan pemerintah, kita tidak bisa”, kita sudah dua kali turunkan pemerintah. Sudah dua kali kita tertatih-tatih memulai pembangunan dari awal.

Mari kita saling dukung dan mulai dengan koreksi diri masing-masing. Saya yakin dengan begitu semua impian Indonesia akan tercapai. Sekali lagi saya katakana bahwa anarkisme tidak pernah bisa menyelesaikan masalah.
Share:

0 comments:

Post a Comment